Bupati Luwu Patahudding meminta perbaikan tata kelola penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan bersama unsur Forkopimda, perwakilan PT Pertamina, serta perwakilan 11 SPBU di Makassar, Kamis. Evaluasi menyasar mekanisme penyaluran, termasuk penggunaan barcode bagi petani dan nelayan.
MAKASSAR — Bupati Luwu Patahudding menegaskan pentingnya perbaikan tata kelola penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia meminta seluruh pihak terkait mengevaluasi mekanisme penyaluran, termasuk penggunaan barcode bagi petani dan nelayan.
Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan bersama unsur Forkopimda, perwakilan PT Pertamina, serta perwakilan 11 SPBU. Data penerima dinilai perlu diverifikasi secara berkala untuk memastikan BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Evaluasi Barcode Petani dan Nelayan
Bupati meminta Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan melakukan evaluasi terhadap penerbitan barcode bagi petani dan nelayan. Verifikasi dapat dilakukan dengan memastikan status penerima sebagai petani serta kepemilikan sarana usaha bagi nelayan.
"Perbaiki penyalurannya supaya semua kegiatan masyarakat ini bisa lancar. BBM subsidi harus diberikan kepada yang betul-betul berhak. Jangan masyarakat yang sudah susah dibuat semakin susah," katanya dalam pertemuan tersebut.
Selain itu, Patahudding meminta pihak SPBU dan Pertamina memperhatikan kecukupan pasokan serta menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi.
"Kita berharap penyaluran BBM subsidi ini bisa lancar. Mana yang masuk, mana yang keluar, dan ke mana penyalurannya harus jelas. Kita ingin memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi," ujar dia.
Pemkab Luwu Bentuk Satgas Pengawasan
Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Muh Rudi mengatakan pemerintah daerah akan memperkuat pemantauan dan pengawasan penyaluran BBM subsidi. Pemerintah juga akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pembentukan satuan tugas yang memiliki tugas dan kewenangan melakukan pemantauan serta pengawasan.
"Jaga hak masyarakat untuk mendapatkan BBM Subsidi. Kita akan melakukan audit ke dinas terkait, khususnya pengeluaran barcode. Kita juga akan menghadapi panen raya, sehingga masyarakat harus mendapatkan pelayanan," kata Muh Rudi.
Ia juga meminta aparat penegak hukum melakukan pengawasan secara objektif dan tidak tebang pilih terhadap setiap dugaan pelanggaran dalam distribusi BBM subsidi.
Antisipasi Panen Raya
Bupati Luwu menekankan persoalan ketersediaan BBM harus segera ditangani, terlebih Kabupaten Luwu akan memasuki masa panen. Kelancaran distribusi BBM dinilai penting untuk mendukung aktivitas pertanian, perikanan, transportasi, hingga berbagai kegiatan pelayanan dan pembangunan daerah.
