International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF) merilis laporan bahwa setiap daerah di Sulawesi Selatan memiliki bentuk kerentanan berbeda terhadap krisis iklim. Laporan yang disusun sejak program Land4Lives berjalan pada 2021 itu menyerahkan peta intervensi bentang lahan kepada Pemerintah Provinsi Sulsel. Wilayah pesisir dinilai paling terpapar karena garis pantai Sulsel yang panjang dan melengkung.
MAKASSAR — Direktur ICRAF Indonesia Andree Ekadinata menyatakan tidak ada satu daerah pun yang bisa disebut sebagai wilayah paling prioritas dalam penanganan iklim di Sulawesi Selatan. Setiap kabupaten dan kota memiliki bentuk kerentanan yang berbeda, sehingga pendekatan seragam justru berisiko salah sasaran.
Program Land4Lives yang didanai Pemerintah Kanada menyasar kawasan hulu-hilir, termasuk Daerah Aliran Sungai Bila Walanae di Kabupaten Bone. Temuan lembaga penelitian itu menunjukkan karakter geografis Sulsel turut menentukan tingkat risiko tiap wilayah.
Mengapa Wilayah Pesisir Sulsel Paling Terpapar
ICRAF mencatat wilayah pesisir Sulawesi Selatan memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi terhadap perubahan iklim. Pemicunya adalah garis pantai Sulsel yang panjang dan melengkung, sehingga paparan terhadap kenaikan muka air laut dan cuaca ekstrem lebih besar dibanding daerah lain.
Meski begitu, Andree menegaskan penanganan tidak bisa dilakukan secara parsial berdasarkan wilayah administrasi. Kondisi di kawasan hilir sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi di hulu, sehingga kerja sama antarkabupaten menjadi syarat utama.
"Paling penting adalah pemerintah memahami karakter kerentanan masing-masing wilayah dan menentukan bentuk intervensi yang sesuai," kata Andree.
Tiga Langkah yang Direkomendasikan ICRAF
ICRAF merekomendasikan tiga langkah utama bagi Sulawesi Selatan dalam mengelola bentang lahan. Ketiganya sudah dituangkan ke dalam peta intervensi yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mempertahankan fungsi lahan yang masih dalam kondisi baik agar tidak mengalami degradasi.
- Memulihkan lahan rusak pada wilayah yang sudah terdampak kerusakan lingkungan.
- Memanfaatkan lahan secara bijaksana dengan memperhatikan daya dukung dan fungsi ekologisnya.
Peta tersebut memuat pembagian wilayah yang perlu dipulihkan, dipertahankan, maupun dimanfaatkan. Pemerintah Provinsi Sulsel kini memegang dokumen itu sebagai rujukan penentuan intervensi di tingkat kabupaten dan kota.
Tantangan Terbesar: Persoalan Tak Bisa Diselesaikan Satu Pihak
Andree menilai kompleksitas persoalan iklim menjadi hambatan utama karena tidak dapat ditangani oleh satu institusi saja. Dibutuhkan strategi multi pihak yang melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, hingga petani.
Setiap pihak punya kontribusi berbeda. Pemerintah berperan membangun kebijakan yang mendukung ketahanan iklim, sementara petani menyimpan pengetahuan lokal yang penting untuk dikembangkan dan direplikasi ke wilayah lain.
Akademisi melengkapi peran itu dengan mengembangkan pengetahuan agar menjadi referensi yang lebih luas. "Tidak ada satu daerah yang dapat disebut sebagai wilayah paling prioritas karena bentuk kerentanan iklim di setiap daerah berbeda," ujar Andree pada penutupan giat Land4Lives di Makassar.
Laporan ICRAF menjadi dasar bagi Pemprov Sulsel untuk menyusun intervensi lintas kabupaten, terutama menghubungkan kebijakan di kawasan hulu dengan kebutuhan wilayah hilir yang selama ini terdampak lebih dulu.
