MAROS — Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah di Ruang Marusu, Kantor Bupati Maros, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Turikale, Senin (19/10/2026), memetakan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah yang masih tertinggal dari target. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan masing-masing baru mencapai 46 persen. Dinas Perikanan di posisi 65 persen, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, dan Permukiman sebesar 69 persen.
Di sisi lain, beberapa OPD justru melampaui target jauh. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mengumpulkan Rp2,7 miliar atau 212 persen dari target Rp1,2 miliar. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat Rp186 juta atau 186 persen dari target Rp100 juta. Badan Pendapatan Daerah Maros sendiri menerima Rp201 miliar, sekitar 82 persen dari target Rp243 miliar.
PBB Baru Rp34 Miliar, Moncongloe Paling Tertinggal
Dari pos Pajak Bumi dan Bangunan, realisasi mencapai sekitar Rp34 miliar atau 72,47 persen dari target Rp47 miliar. Kecamatan Moncongloe menjadi wilayah dengan capaian terendah, baru sekitar Rp1,7 miliar atau 37 persen dari target Rp4,6 miliar.
Tiga kecamatan lain juga belum separuh jalan. Tanralili merealisasikan Rp1,1 miliar atau 48 persen dari target Rp2,2 miliar, Tompobulu sekitar Rp938 juta atau 52 persen dari target Rp1,9 miliar, dan Maros Baru sekitar Rp433 juta atau 52 persen dari target Rp908 juta.
Alamat Wajib Pajak Masih RT 00 dan RW 00
Muetazim meminta para camat membenahi pendataan alamat wajib pajak. Data yang lengkap dinilai memudahkan petugas menemukan lokasi wajib pajak saat penagihan.
"Termasuk pencantuman nomor RT dan RW secara jelas.masih ada yang mencantumkan RT 00 dan RW 00, itu perlu diperbaiki agar petugas dapat mengetahui lokasi wajib pajak secara tepat," ujar Muetazim kepada Tribun Timur usai rapat.
Mantan Kepala Dinas PUTRPP itu menyebut objek pajak yang belum dipecah turut menekan realisasi, terutama di kawasan perumahan. Sejumlah objek masih tercatat sebagai satu bidang induk sehingga nilai pajak belum terbagi sesuai masing-masing bidang atau pemilik.
Loket Buka di Perumahan hingga Akhir Pekan
Kepala Bapenda Maros M Ferdiansyah Manggala mengatakan banyaknya kawasan perumahan di Moncongloe menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi PBB di sana. Bapenda membuka loket di sejumlah perumahan, termasuk pada Sabtu dan Minggu, untuk mempermudah warga membayar.
"Kami sudah mulai membuka loket di beberapa perumahan untuk mempermudah masyarakat melakukan pembayaran, khususnya pada hari libur, Sabtu dan Minggu," ujarnya.
Ferdiansyah mengakui masih ada sekitar lima hingga enam perumahan di Moncongloe yang belum membayar PBB. Bapenda menjalin kerja sama dengan pihak kejaksaan untuk menindaklanjuti persoalan itu, dengan penagihan yang juga melibatkan pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan.
Camat Tak Capai Target Dua Tahun Direkomendasikan Dievaluasi
Muetazim menegaskan capaian PBB akan menjadi bahan evaluasi kinerja camat. Ia mengaku telah merekomendasikan kepada Bupati Maros agar camat yang tidak mencapai target PBB selama dua tahun dievaluasi.
"Kalau tidak mencapai target PBB dua tahun, saya merekomendasikan ke Pak Bupati supaya bisa dievaluasi. Bentuk evaluasinya tergantung Pak Bupati selaku pembina kepegawaian," katanya.
Bagi Pemkab Maros, sisa Rp61,5 miliar hingga akhir 2026 bukan angka kecil. Penagihan PBB di kecamatan, terutama Moncongloe, akan menentukan apakah target Rp347 miliar tercapai atau kembali menjadi catatan pada evaluasi tahun berikutnya.
